Wachid Hasjim di Tengah Kontroversi “Piagam Jakarta”
TERBARU , Tokoh 22:52
0
Shares

SejarahRI.com – 22 Juni 1945, naskah Pembukaan UUD lahir sebagai hasil dari pertemuan Panitia Sembilan. Mereka yang menandatanganinya terdiri dari dua kubu, yakni golongan kebangsaan dan Islam.

Dari golongan kebangsaan, ada Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Soebardjo, dan Muhammad Yamin. Adapun dari pihak Islam adalah K.H. Wachid Hasjim, H. Agoes Salim, K.H. Moezakir, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso. Dan, ketuanya adalah Soekarno.

Naskah tersebut diberi nama “Piagam Jakarta” oleh M. Yamin. Tapi Seokarno menyebutnya “Mukaddimah”. Beda dengan keduanya, Soekiman Wirjosandjojo malam memberi sebutan baru, “Gentlemen’s Agreement”.

Dari ketiga sebutan ini, yang populer adalah pemberian M. Yamin. Publik dan buku-buku sejarah lebih mengenalnya sebagai “Piagam Jakarta”.

Lahirnya teks tersebut bukan tanpa masalah. Pada 11 Juli, Latuharhary melayangkan protes. Dia keberatan terhadap adanya “tujuh kata” anak kalimat pada butir pertama, “Ketuhanan”. Bagi dia, efek poin itu berbahaya.

Akibatnya akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap agama lain. Maka dari itu, saya harap supaya dalam hukum dasar, meskipun ini berlaku buat sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam. Saya usulkan supaya dalam hukum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun yang dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan yang bersangkutan,” kata dia.

Mendapati pernyataan itu, Bung Karno merespon. Dia bilang, “Barangkali tidak perlu diulangi bahwa preambule adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan paham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam.”

Selaku ketua sidang, nampaknya dia mencoba meredam. Dia tak ingin konflik antara golongan kebangsaan dan Islam terjadi. Namun usahanya gagal.

Kontroversi terkait “tujuh kata” itu kembali mencuat pada 13 Juli, saat pelaksanaan Panitia Perancang Hukum Dasar yang dipimpin Bung Karno berlangsung. Ketagangan itu dipicu oleh K.H. Wachid Hasjim.

Di tengah sidang, dia mengusulkan supaya “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” dan “pasal 29 diubah kira-kira menjadi: Agama Negara adalah agama Islam”.

Usulan dia didukung oleh Soekiman. Tapi, 14 Juli penentangan dari tokoh lain datang lagi. Kini, giliran Ki Bagoes Hadikoesoemo yang protes. Dia sama seperti Latuharhary, mengusulkan supaya “tujuh kata” dihapus.

Pro-kontra terus bergulir. Belum lagi pada 15 Juli, Abdoelrachim Pratalykrama mengeluarkan pendapat yang mencengangkan. Bagaimana tidak, sebagai representasi dari golongan kebangsaan, dia malah sepakat dengan pendapat K.H. Hasjim.

Usulnya, untuk menjadi presiden harus muslim dan orang Indonesia asli. Itu merupakan bukti bahwa, ternyata, usulan semacam itu bukan hanya monopoli golongan Islam. Golongan kebangsaan juga pernah.

Keruwetan masalah ini sampai-sampai membuat Bung Karno menangis pada 16 Juli. Dia berharap bagi siapapun yang tak setuju atas kesepakatan yang sudah ditetapkan untuk segera mengubah pikirannya demi persatuan bangsa.

Walaupun usaha persuasi semacam itu sudah dilakukan, ketegangan belum juga berakhir. Masih ada pendapat-pendapat yang berbeda dan ngotot satu sama lain.

Suasana kebatinan seperti itulah yang akan mewarnai sidang Panitia Pesiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),” tulis Yudi Latif dalam bukunya, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila (2011).

Rapat pertama PPKI diselenggarakan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah pembacaan naskah proklamasi. Pada rapat itu, Soekarno diangkat sebagai presiden dan Hatta adalah wakilnya.

Selain itu, pertemuan tersebut juga menghasilkan keputusan yang “sangat berarti” untuk masa depan Indonesia. “Tujuh kata” dalam Piagam Jakarta resmi dihapus dan diganti dengan kata-kata “Yang Maha Esa”.

Perubahan tersebut tak lepas dari andil Mohammad Hatta. Sebagaimana dia akui sendiri dalam otobiografinya, Memoir Mohammad Hatta (1979), “Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitian Persiapan bermula, ku ajak Ki Bagoes Hadikoesoemo, Wahid Hasjim, Mr. Kasma Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’..”

Mereka yang dia ajak rapat pendahuluan itu adalah para tokoh Islam. Menurut pengakuan dia, Wachid Hasjim turut hadir hari itu. Kalau memang kesaksian Hatta benar, artinya putra pendiri NU itu turut bertanggung jawab dalam penghapusan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta.

Tapi menurut Yudi Latif (2011), Kyai Hasjim tak hadir. Dia pada tanggal 18 Agustus pergi ke Surabaya. Laporan semacam ini juga pernah ditulis oleh M. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Volum I (1959) dan A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (2004).

Bahkan dalam catatan kakinya no 96 pada Bab 2: “Ketuhanan Yang Berkebudayaan”, Yudi menulis, “Dengan demikian, tidak ada seorang ‘pun wakil golongan Islam yang ikut menandatangani Piagam Jakarta yang menghadiri rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945.”




:087784127323
:redaksi@sejarahri.com
:@SejarahRI
:Sejarah Indonesia
:sejarahri.com
Twitter
Fans Page
Copyright 2016 | SejarahRI.com | All Right Reserved
Powered By Apelijo.id