Surat Soeharto untuk Pram
TERBARU , Tokoh 05:07
0
Shares

SejarahRI.com – Pramoedya tiba di Pulau Buru sebagai tahanan politik Orde Baru (Orba). Dia dianggap sebagai seniman yang memiliki kedekatan dengan PKI. Bagi Orba, siapapun yang diketahui ataupun sekadar dicurigai terlibat dengan PKI akan dikenai sanksi sebagai tahanan politik (tapol).

Untuk menuju ke pulau itu, Pram diangkut oleh sebuah kapal. Bersama rombongan lainnya 850 tapol golongan B, Pram tiba di Namlen, kota Kabupaten Pulau Buru pada 10 September 1969.

Sebelum dikirim ke sana, dia ditahan terlebih dahulu. Tempat penahanannya, yakni di Rumah Tahanan Militer Tangerang. Lalu setelah itu, dia dipindahkan ke Penjara Karang Tengah, Nusa Kambangan.

Beberapa tahun berada di sana, Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro datang ke pulau itu. Di pulau tersebut, pada Oktober 1973 Soemitro menyempatkan diri bertemu dengan Pramoedya.

Kedatangannya ke sana tak sendirian. Soemitro membawa tim psikolog seperti Fuad Hasan, Saparinah Sadli, dan Susmaliah Suwondo. Selain para psikolog, Soemitro juga melibatkan banyak awak media. Di antaranya seperti, Mochtar Lubis, Jacob Oetama, Rosihan Anwar, dan Nardi D.M.

Menurut Koh Young Hun dalam bukunya Pramoedya Menggugat: Melacak Jejak Indonesia, keterlibatan Soemitro berdampak baik terhadap nasib Pram. Berkat uluran tangannya, Pram bisa berkarya kembali.

Setelah pulang dari pulau itu, Soemitro tak melupakan permintaan Pram. Saat dijumpai, Pram sempat mengutarakan keinginannya, yakni mempunyai mesin ketik. Permintaan itu dikabulkan. Soemitro mengirimkannya kepada Pram. Dan bekat Soemitro pula, kelak Pram dapat bebas dari tahanan.

Soemitro lakukan itu semua tak lama setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Nonblok IV di Aljazair pada 1973. Dalam perjalanan pulang, dia terlebih dahulu mampir di Paris dan Belanda.

Di sana, dia berjumpa dengan sejumlah orang asing yang menanyakan kabar tahanan politik Orba di Pulau Buru, Kepulauan Maluku itu. Di antara tapol yang mereka tanyai adalah Pram.

Soemitro melakukan itu lantaran ada perintah dari Soeharto. Sementara Soeharto bertindak semacam itu, “karena adanya tekanan dari dunia internasional”, tegas Pram dalam Saya Terbakar Amarah Sendirian (2006).

Pada tahun itu juga, 1973 Presiden Soeharto melayangkan surat kepada Pram. Pada 9 November 1973, Harian Kompas mengabarkan soal surat tersebut.

Berdasarkan laporan yang telah dipublikasikan, surat itu diserahkan oleh Wakil Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Laksamana Sudomo kepada Badan Pengelola Resettlement Pulau Buru (Bapreru) Brigjen Wadli. “Sudomo-pun membacakan surat itu,” catat Detik.com.

Dalam surat itu, sebagaimana kenang Pram (2006), Soeharto menulis, “Kekhilafan bagi seorang manusia adalah wajar. Namun kewajaran ini harus pula ada kelanjutannya yang wajar, yakni kejujuran dan keberanian untuk menemukan jalan yang lurus dan dibenarkan.




:087784127323
:redaksi@sejarahri.com
:@SejarahRI
:Sejarah Indonesia
:sejarahri.com
Twitter
Fans Page
Copyright 2016 | SejarahRI.com | All Right Reserved
Powered By Apelijo.id