Supersemar dan Nasution: Kunci Peralihan Orde Lama ke Orde Baru
Peristiwa , TERBARU 12:56
0
Shares

“Supersemar” (Surat Perintah 11 Maret 1966) merupakan surat sakti yang naskah asli, sejarah, dan keberadaannya masih simpang siur sampai sekarang. Terlepas dari keruwetan tersebut, ia merupakan “titik awal” peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto. Sejarah pergantian Orde Lama (Orla) ke Orde Baru (Orba) berawal dari “surat itu,” surat yang naskah aslinya dinyatakan hilang.

Lahirnya surat itu memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa mengerikan yang terjadi setahun sebelumnya, Gerakan 30 September 1965 (G30S). Yakni, aksi rencana pembunuhan terhadap tujuh petinggi Angkatan Darat yang dituduh hendak menggulingkan Sukarno.

Dari ketujuh jenderal itu, hanya satu yang selamat. Dia, A.H. Nasution, Menteri Koordinator bidang Hankam dan sekaligus Kepala Staf Angkatan Bersenjata (John Rossa, Dalih Pembunuhan Massal, 2008).

Pasukan G30S yang masuk ke sebuah rumah yang berada di Jalan Teuku Umar, No 40 itu gagal melakukan operasi. Nasution berhasil kabur. Dia sembunyi di halaman rumah tetangganya dan baru berani keluar setelah matahari terbit dan pasukan sadis itu sudah kabur. Dia minta ajudannya supaya diantar ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Lalu, menelepon Suharto untuk memberikan kabar kalau dia selamat (A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6, 1988).

Selama ini jarang dipertanyakan, kenapa hanya dia yang selamat? Apakah karena pasukan G30S yang mengepung rumah itu kurang canggih? Atau karena dia ahli strategi gerilya? Atau karena takdir atau alasan-alasan lain? Entah.

Yang jelas, sejak tragedi itu meletus, tentara Angkatan Darat (AD) merapatkan barisan dan menuduh bahwa PKI adalah dalang sekaligus pelakunya. Konflik antara PKI dan TNI-AD yang tejadi sejak lama semakin meruncing.

Tapi sikap Sukarno selaku presiden seolah-olah menganggap itu sebagai peristiwa biasa. Sehingga, muncul berbagai aksi yang tergabung dalam kelompok-kelompok seperti KAMI/KAPI.

Tuntutan utamanya adalah apa yang kemudian dikenal sebagai Tritura, Tri Tuntutan Rakyat. Pertama bubarkan PKI, kedua rombak kabinet Dwikora, dan ketiga turunkan harga. Tritura dicetuskan pertama kali pada Senin, 10 Januari 1966 saat massa mahasiswa berkumpul di halaman Fakultas Kedokteran UI (Todiruan Dydo, Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G30S/PKI).

Suhu politik di Indonesia kian memanas. Puncaknya adalah ketika Bung Karno sedang menghadiri sidang 100 kabinet 11 Maret 1966 di Istana Merdeka. Saat dia sedang memimpin sidang, di Monas ada segerombolan 80 orang lengkap dengan laras panjang tanpa pengenal identitas. Mereka mengepung istana.

Kedatangan mereka membuat Sukarno harus meninggalkan sidang dan pulang ke Istana Bogor. Tak lama berada di sana, menyusul tiga orang tentara. Mereka adalah Amirmachmud (Pangdam V Jaya) menemui Brigjen Basuki Rachmad (Menteri Veteran) dan Brigjen M Jusuf (Menteri Perindustrian).

Tujuan mereka menemui Bung Karno adalah untuk menyampaikan surat Suharto. Dalam surat itu dinyatakan, Suharto meminta Sukarno supaya memberikannya perintah dalam menangani situasi darurat yang sedang terjadi. Dia menyatakan tak bersedia bila tanpa ada surat perintah (Eros Djarot, dkk, Misteri Supersemar, 2006).

Dibuat ‘lah surat perintah permintaan Suharto itu. Surat itu ‘lah yang kemudian dikenal dengan “Supersemar”. Awalnya surat itu hanya berisi perintah pengendalian keamanan. Tapi dengan kecerdikan Suharto, surat itu berubah menjadi “surat sakti”. Yang kemudian, dengan surat itu, Suharto dapat menggulingkan posisi Sukarno secara pelan-pelan dan cantik.

Mengetahui langkah Suharto, Sukarno ingin melakukan pembelaan terhadap posisi dirinya sebagai presiden. Tapi langkahnya kian hari justru semakin tumpul.

Suatu hari Sukarno pernah memberikan ceramah pada acara Amanat Proklamasi 17 Agustus 1966. Karena mencium adanya menuver-manuver politik yang ingin menggulingkan posisinya, dia menyampaikan ledekan di muka umum, “…Mereka, musuh, sekarang kecele sama sekali, dan sekarang pun, pada hari Proklamasi sekarang ini, mereka kecele lagi. Lho, Sukarno masih Presiden, masih Pemimpin Besar Revolusi, masih Mandataris MPRS, masih Perdana Menteri. Lho, Sukarno masih berdiri lagi di mimbar ini...” (Manai Sophian, Kehormatan Bagi Yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI, 1994).

Dua bulan sebelum Amanat Proklamasi diselenggarakan, Nasution—jenderal yang selamat dari pembunuhan G30S itu—berhasil menjadi ketua MPRS atas dukungan kuat M. Jusuf, salah satu tentara yang membawa naskah Supersemar. Sejak Nasution mengendalikan MPRS, kekuatan politik Bung Karno terus melemah.

Akhirnya, 22 Februari 1967, pemerintahan mulai diserahkan kepada Suharto lalu dituntaskan dengan sidang istimewa pada 7 s/d 12 Maret berikutnya. MPRS mencabut mandat Bung Karno dan mengangkat Suharto sebagai Pejabat Presiden (Manai Sophian, 1994 dan Harian Kompas, 11 Maret 2006).

Di tangan Nasution pula melalui MPRS yang dikendalikannya, Supersemar menjadi tak bisa dicabut kembali oleh Bung Karno. Bukan hanya itu, pada Sidang Umum IV MPRS 25 Juli 1966 dia resmi membubarkan kabinet Dwikora yang 15 menterinya sudah ditangkap sebelumnya (Manai Sophian, 1994).

Nasution memang dikenal dekat dengan Suharto. “… Saya membenarkan tindakan Jenderal Suharto untuk membubarkan PKI pada 12 Maret 1966 itu,” tulis Nasution dalam buku “Saksi dan Pelaku Gestapu, 2005”. Padahal, Suharto membubarkan PKI menggunakan “Supersemar”. Yang mana, ketika mengetahuinya, Bung Karno selaku orang yang bertanda tangan di dalam surat itu sangat marah.

Sebab, Bung Karno tak ingin PKI bubar. “…PKI merupakan tombak dari kekuatan-kekuatan revolusioner. Kita membutuhkannya untuk melaksanakan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat,” kata Sukarno yang terekam dalam buku Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia (1978) karya Alfian.

Sampai di sini dapat dipahami bahwa keterlibatan Nasution dalam peralihan kekuasaan dari Orla ke Orba sangat penting. Menariknya dia adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pengesahan “Supersemar” sebagai “surat peralihan kekuasaan” dari yang sekadar “surat perintah pengendalian keamaan.” Yang mana surat itu tak mungkin lahir bila peristiwa G30S tak pernah terjadi. Dan, Nasution adalah satu-satunya korban yang hidup serta kemudian terlibat dalam perjalanan sejarah berikutnya, hingga mengantarkan Indonesia ke Orba.




:087784127323
:redaksi@sejarahri.com
:@SejarahRI
:Sejarah Indonesia
:sejarahri.com
Twitter
Fans Page
Copyright 2016 | SejarahRI.com | All Right Reserved
Powered By Apelijo.id