Relasi Indonesia-Mesir: dari “Al-Manar” hingga “Diplomasi Revolusi”
Serba-Serbi , TERBARU 19:09
0
Shares

SejarahRI.com – Pemuda itu bernama Ahmad Dahlan, lelaki yang selalu tampil rapi, bersih dan apik. Suatu hari, dia naik kereta api untuk menempuh sebuah perjalanan. Di dalam gerbong itu, dia duduk dengan tenang sembari membaca sebuah majalah.

Dari saking khusuknya, dia tak sadar kalau sedang diperhatikan oleh seseorang. Orang yang memperhatikannya dari tadi itu adalah Syeikh Ahmad Surkati, ulama reformis asal Sudan jebolan Mekkah yang baru sampai di Hindia-Belanda, 11 Maret 1911. Dia memperhatikan Dahlan bukan karena penampilannya tapi karena majalah yang dibacanya, Al-Manar.

“Tentu hal ini menarik perhatian Syeh Ahmad Surkati,” tulis Sutrisno Kutoyo dalam Kiai Haji Ahmad Dahlan (1985). Karena, Surkati adalah seorang muslim reformis pengagum Abduh (1849-1905) dan Ridha (1865-1935), selain juga sebagai pengikut Ibn Taimiyyah. Dan, majalah tersebut, menurut Jajat Burhanudin—dalam artikelnya, Aspiring for Islamic Reform: Southeast Asian Requests for Fatwa in Al-Manár (2005)—memang merupakan “seminal reformist journal edited in Cairo by Rashid Ridá”. Di dalamnya memuat konten apa yang disebut dengan “pan-islamisme”.

Selain Rasyid Ridha (Ridá), tokoh yang juga sangat berkontribusi besar adalah Muhammad Abduh. Lebih lanjut Jajat menulis, “(terjemahannya, Red), Bagi beberapa kalangan Muslim di Asia Tenggara, gagasan Abduh dan Ridha, sebagaimana yang tersebar di Kairo, merupakan titik sentral perjumpaan mereka dengan gagasan reformisme baru. Khususnya, program Abduh yang dimuat di Al-Manar dianggap sebagai sebuah pedoman baru bagi mereka.”

Lantaran pertemuan di kereta itu—dan tentu pula berkat majalah Al-Manar—hubungan mereka menjadi dekat. Surkati dikenal sebagai pendiri Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Kedua lembaga ini bergerak di bidang pendidikan dan mengembangkan corak keberislaman yang modern.

Berkat pengaruh Al-Manar ini, kelak para sarjana yang berasal dari Asia Tenggara, Indonesia khususnya, dapat mengembangkan pemahaman Islam baru yang dikenal dengan reformisme itu. Selain menyalurkan gagasan reformisme Islam, majalah tersebut juga menjadi “jembatan penghubungan” antara Indonesia dan Mesir.

Secara historis, hubungan antara masyarakat Mesir dan masyarakat Indonesia (Hindia Belanda) sudah terjalin pada awal abad ke-20, dalam bentuk hubungan religio-kultural, khususnya agama (Islam) dan pendidikan. Salah satu faktor yang memengaruhi munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia (Muhammadiyah, misalnya) adalah gerakan pembaharuan Islam yang dipelopori Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh Mesir,” tulis Riza Suhbudi dalam Indonesia Timur Tengah: Masalah dan Prospek (1997).

Pada era itu, masyarakat Indonesia (Hindia-Belanda) yang datang ke Mesir dalam rangka mendalami studi Islam. Mereka adalah para pelajar generasi “kitab putih”, meminjam istilah yang sering diungkapkan oleh Yudi Latief dalam beberapa kesempatan. Karena mereka tak lagi hanya belajar Islam klasik—yang identik dengan “kitab kuning”—sebagaimana generasi sebelumnya yang punya jaringan ke Mekkah. Namun, di Mesir mereka mempelajari reformisme Islam (Islam modern) yang peletak dasarnya menurut Fazlur Rahman dalam Islam and Modernity (1982) adalah Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897), gurunya Abduh itu. Kampus yang menjadi titik tujuan mereka adalah Al-Azhar.

Sedangkan orang Mesir yang datang ke Indonesia, pada awalnya adalah mereka yang berprofesi sebagai ahli Islam. Sampai di sini dapat dipahami bahwa hubungan kedua bangsa ini awalnya dalam bentuk relasi kepentingan pendidikan dan keagamaan “religio-edukasi”. Namun seiring laju zaman, pola hubungan keduanya berubah dari hanya sekadar “religio-edukasi” menjadi relasi “sosio-politik”.

Pada 14 September 1923, menurut M. Zein Hassan dalam Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri (1980), orang Indonesia yang berada di Mesir membuat sebuah organisasi, Jamiah Choiriyah—sebuah himpunan yang kelak berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia Raya, dan berganti lagi sebagai “Perhimpunan Pemuda Indonesia Malaya (Perpindom). Perkumpulan ini kali pertama diketuai oleh Djanan Thaib (Tajib). Sebagaimana disampaikan oleh Soebagijo I.N dalam 70 Tahun Professor. Dr. H.M Rasjidi (1985), Thaib adalah mahasiswa pertama dari Hindia Belanda yang berhasil meraih gelar dari Al-Azhar.

Organisasi ini selain sebagai wadah pendidikan, juga sebagai kendaraan politik dalam upaya menghimpun kekuatan di Mesir dan turut menyuarakan perlawanan terhadap kolonialisme Hindia-Belanda di negeri asal mereka. Untuk menyebarkan gagasan tersebut, para aktivis yang terlibat dalam organisasi itu membuat dua majalah, Suara Azhar dan Pilihan Timur. Namun, karena dianggap berbahaya, pemerintahan Hindia-Belanda melarang peredarannya di Semenanjung Nusantara.

Selain organisasi ini, ada pula orang Indonesia yang datang ke Mesir bukan dalam rangka menuntut ilmu melainkan mencari dukungan politik. Seperti, kehadiran Abdulkarim Amrullah dan Abdullah Ahmad dalam Konres Islam di Mesir pada 1926. Usaha-usaha diplomasi politik semacam ini terus berlangsung sampai 1945.

Setelah naskah Proklamasi dibacakan di Jakarta, para pelajar dan mahasiswa Indonesia yang berada di Timur Tengah (baik di Irak, Arab Saudi, maupun Mesir) membentuk “Panitia Pembela Kemerdekaan Indonesia”. Ketuanya adalah Mohammad Zein Hassan.

Dengan perhimpunan ini, mereka berharap mendapatkan dukungan kemerdekaan dari negara-negara Arab, baik dalam bentuk pengakuan de facto maupun de jure. Program utama yang mereka jalankan adalah apa yang disebut sebagai “diplomasi revolusi”. Di Mesir, mereka mendekati para elit politik, baik dari kalangan pemerintah maupun di luar. Pihak non-pemerintah yang mereka ajak kerja sama, di antaranya adalah partai Al-WafdJam’iyah (organisasi), Syubban Muslimin, dan Koran Al-Ihram.

Dari itu tak heran bila nanti Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 22 Maret 1946. Keberhasilan ini tentu tak dapat dilepaskan dari perubahan relasi kedua bangsa itu, dari sekadar “religio-edukasi” kepada “sosio-politik”. Pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah ini adalah “sarjana muslim seharusnya tak hanya berkutat dengan intelektualisme di atas teks dan bangku sekolah, tetapi juga perlu responsif terhadap perkembangan situasi mutakhir yang lebih membumi”.




:087784127323
:redaksi@sejarahri.com
:@SejarahRI
:Sejarah Indonesia
:sejarahri.com
Twitter
Fans Page
Copyright 2016 | SejarahRI.com | All Right Reserved
Powered By Apelijo.id