Pilkada Langsung Indonesia itu Sejak 1957. Begini Sejarahnya!
Peristiwa , TERBARU 12:47
0
Shares

Pemilihan kepala daerah secara langsung baru dimulai pada 1 Juni 2005 berdasarkan UU No. 32 tahun 2004. Disusul kemudian terbit UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang dimasukkan pada rezim pemilu, sehingga kemudian masyarakat mulai menenal pemilihan kepala daerah dengan sebutan Pemilukada.
UU itu disempurnakan dengan keluarnya UU No. 12 tahun 2008 yang membolehkan kandidat calon kepala daerah non-partai alias dari pencalonan independen. Dan, kini di penghujung 2015 kita untuk pertama kalinya melaksanakan Pemilukada Langsung Serentak.

Namun, sebenarnya Indonesia sudah bisa melakukan Pemilukada Langsung sejak 1950-an, saat Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Saat itu sudah terbit UU No 1 Tahun 1957 yang merupakan landasan konstitusi untuk melakukan Pemilukada Langsung.

Pasal 23 UU No 1/1957 menyebutkan, kepala daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan UU. Adapun sebelum UU itu terbit, kepala daerah memang dipilih oleh DPRD.

Saat itu, pandangan kita sudah maju dan matang. Soal demokrasi, saat itu kita sudah jauh unggul ketimbang negara manapun, termasuk Amerika Serikat (AS) yang digadang-gadang sebagai pionirnya. Saat itu, UU No 1 Tahun 1957 telah dirancang atas pertimbangan bahwa kepala daerah adalah orang yang dikenal baik oleh rakyat di daerahnya. Oleh karena itu, kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat.

Sayangnya, kemajuan pola piker dan pandang kita saat itu dikalahkan oleh pragmatism politik. Seiring dengan dinamika politik kala itu, dua tahun kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945. Sehingga, UUD Sementara ‘pun tak berlaku lagi dengan segala konsekuensinya. Maka, sistem Pemilukada Langsung sebagaimana diamanatkan UU No 1/1957 baru bersifat introduksi dalam pentas politik, mengingat secara empirik belum dilaksanakan.

Presiden Sukarno kemudian mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang mengatur mekanisme dan prosedur pengangkatan kepala daerah. Dan untuk lebih menguatkan sistem pemilihan kepala daerah agar tidak hanya berdasarkan Penpres, lahirlah UU No 18/1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri melalui calon-calon yang diajukan oleh DPRD. Kepemimpinan dan pemerintahan ‘pun menjadi sentralistik. Pemberhentian kepala daerah merupakan kewenangan penuh presiden (untuk gubernur) dan menteri dalam negeri (untuk bupati atau walikota).

Atas pertimbangan pragmatism politik pula, UU tersebut kemudian didukung oleh Orde Baru dengan melahirkan UU No 5 Tahun 1974 yang membatasi kewenangan daerah dan dikontrol oleh Presiden Soeharto. Kepala daerah diangkat oleh presiden dari calon yang memenuhi syarat dan diajukan oleh DPRD.

Maka, sejak saat itu, sejatinya kepala daerah bukanlah hasil pemilihan DPRD, mengingat jumlah dukungan suara dalam pencalonan atau urutan pencalonan tidak menghalangi presiden untuk mengangkat siapa saja di antara para calon yang diajukan oleh DPRD itu. Sebuah system yang baru tumbang seiring tumbangnya Orde Baru pada Reformasi. (Dari berbagai sumber/Gambar: jpnn.com)




:087784127323
:redaksi@sejarahri.com
:@SejarahRI
:Sejarah Indonesia
:sejarahri.com
Twitter
Fans Page
Copyright 2016 | SejarahRI.com | All Right Reserved
Powered By Apelijo.id
nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs