Mengenal Menteri Pendidikan Dari Masa ke Masa
Tokoh 00:15
  1. Ki Hadjar Dewantara (19 Agustus 1945 – 14 November 1945) 

Lahir di lahir di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrat dari Kadipaten Pakualaman. Beliau adalah putra dari GPH Soerjaningrat dan cucu dari Pakualam III. Beliau menamatkan pendidikan dasar di ELS (Sekolah Dasar Eropa/Belanda). Kemudian sempat melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat karena sakit. Meninggal pada usia 69 tahun pada hari Ahad tanggal 26 April 1959 di kota yang sama dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata (komplek makam keluarga Taman Siswa) Yogyakarta.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Ki Hadjar Dewantara dilantik sebagai Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama atas hasil sidang kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersama 11 Kementerian lainnya yakni:

  1. Menteri Luar Negeri: Mr. Achmad Soebardjo
  2. Menteri Dalam Negeri: R.A.A. Wiranatakoesoema V dan Wakil: Mr. Harmani
  3. Menteri Keamanan Rakyat: Soeprijadi
  4. Menteri Kehakiman: Prof. Dr. Soepomo
  5. Menteri Penerangan: Amir Sjarifuddin dan Wakil: Ali Sastroamidjojo
  6. Menteri Keuangan: Dr. Samsi Sastrawidagda
  7. Menteri Kemakmuran: Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo
  8. Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum: Abikoesno Tjokrosoejoso
  9. Menteri Sosial:  Iwa Koesoemasoemantri
  10. Menteri Kesehatan: Dr. Boentaran Martoatmodjo
  11. Menteri Negara: Mohammad Amir, Wahid Hasjim (Urusan Agama), Mr. Sartono, A. A. Maramis, Otto Iskandardinata.

Selain itu, sidang kedua PPKI juga melantik pejabat setingkat menteri, diantaranya:

  1. Ketua Mahkamah Agung: Dr. Koesoema Atmadja
  2. Jaksa Agung: Gatot Tarunamihardja
  3. Menteri Sekretaris Negara: Abdoel Gaffar Pringgodigdo
  4. Juru Bicara Negara: Sukarjo Wiryopranoto.

Sidang ini juga membentuk pemerintahan daerah yang hasilnya membagi Indonesia dalam 8 provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, diantaranya:

  1. Mr. Teuku Muhammad Hasan yang menjadi gubernur Sumatera
  2. Mas Sutardjo Kertohadikusumo yang menjadi gubernur Jawa Barat
  3. Raden Pandji Soeroso yang menjadi gubernur Jawa Tengah
  4. R. M. T. Ario Soerjo yang menjadi gubernur Jawa Timur
  5. I Gusti Ketut Pudja yang menjadi gubernur Sunda Kecil
  6. Mr. Johannes Latuharhary yang menjadi gubernur Maluku
  7. Dr. G. S. S. Jacob Ratulangi yang menjadi gubernur Sulawesi
  8. Ir. H. Pangeran Muhammad Noor yang menjadi gubernur Borneo.

Dalam pembentukan kabinet pertama Republik Indonesia atau disebut juga Kabinet Presidensial/ Kabinet Presidentiil, Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia (posnya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan).

Nama Ki Hadjar Dewantara kini banyak diabadikan diantaranya:

  1. Tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
  2. Semboyan ciptaannya yakni “Tut Wuri Handayani” dijadikan slogan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia dari 1977 hingga sekarang. (Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0398/M/1977 atau tanggal 6 September 1977).
  3. Nama kapal perang Indonesia sebagai kapal perusak kawal berpeluru kendali dan juga sebagai armada pendukung yang digunakan untuk fregat latih yakni Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara 364 (buatan Yugoslavia).
  4. Pada tahun 1998, foto Ki Hajar Dewantara diabadikan di bagian depan uang kertas Republik Indonesia pada pecahan 20.000 rupiah dan belakangnya berupa gambar kegiatan belajar.

Sesuai Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305 tahun 1959 (tepatnya pada tanggal 28 November 1959) Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-2 Soeharto.

  1. Todung Sutan Gunung Mulia (14 November 1945 – 12 Maret 1946)

Todung Sutan Gunung Mulia (nama lengkapnya Todung Sutan Mulia Harahap). Beliau lahir pada tahun 1896 dan meninggal di tahun 1966 pada umur 69/70 tahun). Ia adalah seorang Batak-Angkola yang bermarga Harahap, ia juga adik sepupu dari Amir Sjarifoeddin.

Todung Sutan diangkat menjadi Menteri PengajaranRepublik Indonesia ke-2 bersamaan dengan berubahnya sistem pemerintahan presidensial ke parlementer (14 November 1945). Sistem pemerintahan parlementer ialah peran Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Pada tanggal itu juga Sutan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia yang secara otomatis nama kabinet yang semula presidensial berubah menjadi Kabinet Sjahrir.

Todung Sutan juga merupakan salah satu pemrakarsa pembentukan Partai Kristen Indonesia. Namanya kini diabadikan menjadi nama sebuah badan penerbitan Kristen PGI (Persekutuan Gereja Indonesia), yakni Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia atau BPK Gunung Mulia (salah satu penerbit buku Kristen di Indonesia).

  1. Muhammad Sjafei (12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946)

Lahir di Ketapang provinsi Kalimantan Barat pada 21 Januari 1896 danmeninggal 11 November 1966 pada umur 70 tahun.

Muhammad Sjafei merupakan tokoh masyarakat di Sumatera Barat meskipun ia berdarah Jawa asal Kediri. Ia diangkat anak dan sangat disayang oleh Ibrahim Marah Soetan, seorang tokoh pendidik pada awal abad ke-20, ketika Ibrahim bertugas sebagai pendidik di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia kemudian disekolahkan ke Kweekschool atau Sekolah Raja di Fort de Kock (Bukit Tinggi) sepanjang tahun 1908 hingga 1914. Lalu pada tahun 1922 ia melanjutkan pendidikan ke Belanda dan kembali ke Tanah Air pada tahun 1926. Penghargaan yang juga diterimanya yaitu Doctor Honoris Causa dari IKIP Padang pada tahun 1968.

Sjafei merupakan pendiri  Indonesisch Nederlansche School (INS) Kayutanam atau disebut juga Ruang Pendidik INS Kayutanam, adalah sebuah lembaga pendidikan menengah swasta yang bercorak khusus di Kayu Tanam, Padang Pariaman, yang banyak melahirkan tokoh masyarakat di kemudian hari.

Sjafei menjabat sebagai Menteri Pengajaran Indonesia ke-3 pada Kabinet Sjahrir II menggantikan Todung Sutan Gunung Mulia.

  1. Mr. R. Soewandi (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947)

Lahir pada tahun 1899 dan meninggal pada tahun 1964.

Setelah lulus dari sekolah pangreh praja, Soewandi meraih gelar sarjana hukum dari Rechtshoogeschool te Batavia dan kemudian ia mengantungi ijazah notaris.

Berlatar belakang di bidang hukum, Soewandi kemudian ditarik menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Sjahrir I dan Sjahrir II sebelum menjadi Menteri Pengajaran ke-3 dalam kabinet Sjahrir III.

Pada saat ia menjabat sebagai Menteri Pengajaran, ia menggagas sistem ejaan yang kemudian dikenal dengan nama sistem Ejaan Soewandi atau dikenal juga sebagai sistem Ejaan Republik Indonesia. Ejaan Soewandi menggantikan Ejaan van Ophuijsen pada 19 Maret 1947 dan berlaku selama 25 tahun hingga bulan Agustus 1972.

  1. Ali Sastroamidjojo (3 Juli 1947 – 4 Agustus 1949)

Lahir di Grabag, Magelang pada tanggal 21 Mei 1903 dan meninggal di Jakartatanggal 13 Maret 1976 pada umur 72 tahun.

Semasa bersekolah ia telah mendapatkan gelar Meester in de Rechten (sarjana hukum) dari Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1927. Ali jugaaktif dalam organisasi pemuda seperti halnya organisasi Jong Java (1918-1922) dan Perhimpunan Indonesia (1923-1928).Karena aktivitasnya, ia ditahan pada tahun 1927 oleh Polisi Belanda bersama-sama dengan Mohammad Hatta, Natzir Dt. Pamuncak dan Abdul Madjid. Pada tahun 1928, bersama-sama dengan Mr. Soejoedi membuka kantor pengacara serta menerbitkan majalah Djanget di Surakarta bersama Dr. Soekiman.

Ali adalah tokoh politik, pemerintahan, dan nasionalis.  Ali diangkat menjadiMenteri Pengajaran menggantikan Mr. R. Soewandi pada Kabinet Amir Sjarifuddin I, Amir Sjarifuddin II serta Hatta I setelah sebelumnya menduduki jabatan Wakil Menteri Penerangan pada Kabinet Presidensial I.

Pada saat Kabinet Hatta I itulah, Menteri Pengajaran berganti nama menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Menteri PPK).

Ia juga Perdana Menteri Indonesia ke-8 yang sempat dua kali menjabat pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan II. Selain itu, Ali juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS pada Kabinet Kerja III, Kerja IV, Dwikora I dan Dwikora II.

  1. Mr. Teuku Mohammad Hasan (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949 / Kabinet Darurat)

Dilahirkan pada tanggal 4 April 1906 sebagai Teuku Sarong di Sigli, Aceh. Ayahnya, Teuku Bintara Pineung Ibrahim adalah Ulèë Balang di Pidie (Ulèë Balang adalah bangsawan yang memimpin suatu daerah di Aceh). Sedangkan ibunya bernama Tjut Manyak.

Teuku Muhammad Hasan adalah Gubernur Wilayah Sumatera Pertama setelah Indonesia merdeka , Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1948 hingga tahun 1949 dalam Kabinet Darurat. Selain itu ia adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia.

Setelah Hasan mendapatkan gelar Meester in de Rechten (Master of Laws) di Leiden University, ia langsung kembali ke tanah air. Selama di Kutaraja, Hasan menjadi Pegiat di bidang Agama dan Pendidikan.

Ketika Jepang hendak angkat kaki dari Aceh tahun 1945, Hasan adalah salah satu tokoh Aceh yang memiliki kesadaran kebangsaan dan bersedia bergabung dengan para nasionalis di Jakarta. Pada 7 Agustus 1945, Mr. Teuku Muhammad Hasan dipilih menjadi anggota PPKI.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Mr. Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera Pertama pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan ibukota provinsi di Medan. Mr. Hasan

Tidak lama setelah ibukota RI di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda II dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Desember 1948 sore hari, Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, mengunjungi Mr. Teuku Mohammad Hasan di kediamannya, untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, perkebunan teh 15 Km di selatan kota Payakumbuh.

Tiga hari kemudian, sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat mengadakan rapat. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia/ PDRI (sesuai dengan konsep yang telah disiapkan). Kabinet Darurat merupakan Kabinet Sementara menggantikan Kabinet Hatta I. Kabinet ini dikenal sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berpusat di Bukittinggi. Rapat tersebut mencapai hasil sebagai berikut: (disebut kabinet darurat)

  1. Mr. Syafruddin Prawiranegara: Ketua PDRI/ Menteri Pertahanan/ Menteri Penerangan/ Menteri Luar Negeri ad interim.
  2. Mr. Teuku Muhammad Hasan: Wakil Ketua PDRI/ Menteri Dalam Negeri/ Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK)/ Menteri Agama.
  3. Mr. Sutan Mohammad Rasjid: Menteri Keamanan/ Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda.
  4. Mr. Lukman Hakim: Menteri Keuangan/ Menteri Kehakiman
  5. Ir. M. Sitompul: Menteri Pekerjaan Umum/ Menteri Kesehatan
  6. Ir. Indracaya: Menteri Perhubungan/ Menteri Kemakmuran.

Pada 6 Juli, Sukarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta yang saat itu menjadi ibukota sementara Republik Indonesia. Pada 13 Juli, kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roem-van Roijen dan Sjafruddin Prawiranegara yang menjabat presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dari tanggal 22 Desember 1948 menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 13 Juli 1949. Sehingga dengan demikian, M. Hatta selain sebagai Wakil Presiden, kembali menjadi Perdana Menteri. Setelah serah terima secara resmi pengembalian Mandat dari PDRI, tanggal 14 Juli 1949 Pemerintah RI menyetujui hasil Persetujuan Roem-Royen.

Hasan juga pernah menjabat sebagai ketua Komisi Perdagangan dan Industri DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara) pada tahun 1950-1956.

Mr. Teuku Muhammad Hasan mendirikan Universitas Serambi Mekkah di Banda Aceh dan menulis buku. Salah satu bukunya adalah Sejarah Perminyakan di Indonesia (diterbitkan oleh Yayasan Sari Pinang Sakti, 1985).

Pada tahun 1990, Universitas Sumatera Utara menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa.

Pada tahun 2006, Mr. Teuku Muhammad Hasan dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 085/TK/Tahun 2006 tertanggal 3 November 2006. Selain itu, namanya juga diabadikan di sebuah jalan di Banda Aceh yakni Jalan Mr. Teuku Muhammad Hasan.

  1. Ki Sarmidi Mangunsarkoro (4 Agustus 1949 – 6 September 1950)

Ki Mangunsarkoro atau Sarmidi Mangunsarkoro lahir di Surakarta pada tanggal 23 Mei 1904 dan dibesarkan di kota kelahirannya. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga pegawai Keraton Surakarta. Pengabdian Ki Sarmidi Mangunsarkoro kepada masyarakat, diawali setelah ia lulus dari Sekolah Guru “Arjuna” Jakarta langsung diangkat menjadi guru HIS Tamansiswa Yogyakarta.

Kemudian pada tahun 1929, Ki Sarmidi Mangunsarkoro diangkat menjadi Kepala Sekolah HIS Budi Utomo Jakarta. Satu tahun kemudian, atas permintaan penduduk Kemayoran dan restu Ki Hadjar Dewantara, ia mendirikan Perguruan Tamansiswa di Jakarta yang merupakan penggabungan antara HIS Budi Utomo dan HIS Marsudi Rukun yang dua-duanya dipimpin oleh Ki Sarmidi Mangunsarkoro dan dalam perkembangannya Perguruan Tamansiswa Cabang Jakarta mengalami kemajuan yang pesat hingga sekarang.

Perjuangan Ki Sarmidi Mangunsarkoro dalam bidang pendidikan, di antaranya pada tahun 1930-1938 menjadi Anggota Pengurus Besar Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan penganjur gerakan Kepanduan Nasional yang bebas dari pengaruh kolonialisme Belanda. Selanjutnya pada tahun 1932-1940 ia menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran Majelis Luhur Tamansiswa merangkap Pemimpin Umum Tamansiswa Jawa Barat. Pada tahun 1933 Ki Sarmidi Mangunsarkoro memegang Kepemimpinan Taman Dewasa Raya di Jakarta yang secara khusus membidangi bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Ki Sarmidi Mangunsarkoro semakin dikenal melalui Partai Nasional Indonesia (PNI). Ki Sarmidi Mangunsarkoro ikut tampil sebagai pembicara dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 menyampaikan pidato tentang Pendidikan Nasional.

Ki Sarmidi Mangunsarkoro pernah terpilih menjadi Ketua PNI Pertama sebagai hasil Kongres Serikat Rakyat Indonesia (SERINDO) di Kediri dan menentang politik kompromi dengan Belanda (Perjanjian Linggarjati dan Renvile). Sewaktu terjadi agresi Belanda II di Yogyakarta, Ki Sarmidi Mangunsarkoro pernah ditahan IVG dan dipenjara di Wirogunan.

Pada era Kabinet Hatta II pada tahun Agustus 1949 hingga tahun Januari 1950, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mendapat kepercayaan menjadi Menteri PPK RI. Sewaktu menjabat Menteri PP dan K, ia mendirikan dan meresmikan berdirinya Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta, mendirikan Konservatori Karawitan di Surakarta dan ikut membidani lahirnya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Kepercayaan Pemerintah terhadap reputasi dan dedikasinya kepada Negara, membawa Ki Sarmidi Mangunsarkoro kembali dipercaya menjadi Menteri PPK RI pada masa Kabinet Halim sejak Januari 1950 sampai September 1950 dan ia berhasil menyusun dan memperjuangkan di parlemen Undang-Undang No 4/1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia. UU No 4/1950 itu disahkan dan sekaligus menjadi Undang-Undang Pendidikan Nasional pertama.

Ki Sarmidi Mangunsarkoro wafat umur 53 tahun pada tanggal 8 Juni 1957 di Jakarta. Ia dimakamkan di makam Keluarga Besar Tamansiswa Taman Wijaya Brata, Celeban, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya, Alm Ki Sarmidi Mangunsarkoro menerima tanda jasa Bintang Mahaputra Adipradana dari Pemerintah dan juga penghargaan dari Tamansiswa dan rakyat.

  1. Abu Hanifah (20 Desember 1949 – 6 September 1950)

Pemilik nama lengkap Dr. Abu Hanifah Dt. Marajo Ameh  ini lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 6 Januari 1906 dan meninggal di Jakarta pada 4 Januari 1980 di usia 73 tahun. Selain sebagai seorang pejuang kemerdekaan,ia juga ahli kesehatan (dokter), seniman dan politisi Indonesia.

Sambil berpraktek sebagai dokter, Abu Hanifah juga giat di kancah politik praktis dalam kerangka perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beberapa kegiatan politiknya, diantaranya menjadi redaktur berbagai majalah perhimpunan pemuda, seperti Jong Sumatranen Bond periode 1923-1926 serta Indonesia Moeda pada tahun 1931 dan berbagai kegiatan lainnya. Abu Hanifah juga merupakan salah seorang tokoh dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada saat Jepang masuk menduduki Hindia Belanda (Indonesia), Abu Hanifah aktif sebagai anggota Barisan Pemuda Asia Raya. Semua kegiatan politik serta perjuangan kemerdekaannnya, telah menempatkan Abu Hanifah sebagai salah seorang tokoh perintis kemerdekaan Indonesia.

Abu Hanifah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga 1950 dalam Kabinet RIS. Selain itu, ia juga pernah ditugaskan sebagai Duta Besar RI untuk Brazil.

Abu Hanifah meninggal dunia pada 4 Januari 1980 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, karena penyakit imbuli (kelumpuhan pada masa tua) yang dideritanya. Ia dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak, Jakarta, ditempat yang sama dengan adik kandungnya, Usmar Ismail.

  1. Bahder Djohan (6 September 1950 – 20 Maret 1951 dan 3 April 1952 – 30 Juli 1953)

Lahir di Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat pada 30 Juli 1902 dan meninggal di Jakarta, 8 Maret 1981 pada umur 78 tahun. Ia merupakan anak kelima dari sepuluh bersaudara dari pasangan Mohamad Rapal gelar Sutan Boerhanoedin (jaksa) asli Koto Gadang, Agam dengan Lisah yang berasal dari Alang Laweh, Padang. Djohan menerima gelar Marah Besar pada pernikahannya dengan Siti Zairi Yaman.

Djohan bersekolah pertama kali pada sekolah Melayu di Kampung Pondok, Padang. Pada tahun 1910, dia pindah sekolah ke Payakumbuh, mengikuti penempatan ayahnya. Pada tahun 1913, Djohan masuk sekolah 1e Klasse Inlandsche School di Bukittinggi. Di kota inilah Djohan berkenalan dengan Mohammad Hatta, yang kelak menjadi sahabat baiknya semasa sekolah maupun perjuangan. Hanya dua tahun ia bersekolah di Bukittinggi, sebelum akhirnya pindah ke HIS Padang. Pada tahun 1917, Djohan menyelesaikan pendidikannya di HIS dan melanjutkan ke MULO di kota yang sama.

Tahun 1919, Djohan diterima di STOVIA, Batavia dan tinggal di asrama yang terdapat dalam kompleks sekolah itu. Pendidikan di STOVIA dilaluinya lebih kurang 8 tahun. Pada tanggal 12 November 1927, ia menyelesaikan ujian akhir dan lulus dengan memperoleh gelar “Indish Arts”.

Pada masa muda, Djohan merupakan salah satu pimpinan Jong Sumatranen Bond. Dia aktif terlibat dalam kepanitiaan Kongres Pemuda. Dalam Kongres Pemuda I, Djohan menyampaikan pidato tentang kedudukan wanita. Pidatonya yang berjudul “Di Tangan Wanita,” dilarang beredar oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Dr. Bahder Djohan termasuk salah satu dari lima orang yang mempersiapkan terbentuknya Palang Merah Indonesia pada tanggal 17 September 1945 sebagai penulis, bersama Dr. R. Mochtar sebagai ketua dan Dr. Djoehana Wiradikarta, Dr. Marzuki dan Dr. Sitanala sebagai anggota.

Setelah periode kemerdekaan, Djohan diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Wilopo (1952-1953).

Pada tahun 1953 dia duduk sebagai direktur RSUP Jakarta (sekarang RSCM). Kemudian Djohan dipilih untuk menjabat Rektor Universitas Indonesia. Namun pada tahun 1958 sebelum masa jabatannya habis, Djohan mengundurkan diri. Dia tidak setuju dengan pemerintah yang menyelesaikan peristiwa PRRI dengan cara peperangan.

  1. Wongsonegoro (27 April 1951 – 3 April 1952)

Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 20 April 1897 di Surakarta, Jawa Tengah dan Meninggal 20 April 1978 pada umur 81di Jakarta, Indonesia.

Pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, ia juga bergabung denganBadan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mewakili Surakarta bersama-sama dengan Wuryaningrat, Sosrodiningrat dan Radjiman Wedyodiningrat.

Wedyodiningrat ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia padatanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Selain itu, Wongsonegoro juga pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada 30 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 6 September 1950 hingga 27 April 1951 serta Menteri Dalam Negeri pada 4 Agustus 1949 hingga 20 Desember 1949.

  1. Mohammad Yamin (30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Mohammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat pada 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dariSawahlunto dan Siti Saadah dari Padang Panjang.

Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di HIS Palembang, kemudian AMS Yogyakarta. Ia kemudian kuliah di Rechtshoogeschool te Batavia dan berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) pada tahun 1932.

Mohammad Yamin memulai karier sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an dan pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya, Tanah Air (yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera). Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928.

Karier politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bond dan menyusun ikrah Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Melayu, sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya Bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusasteraan Indonesia.

Semasa pendudukan Jepang (1942-1945), Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Selain menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan di era Kabinet Ali Sastroamidjojo (30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955), ia juga menduduki jabatan lainnya yaitu anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman (1951-1952), Menteri Urusan Sosial dan Budaya (1959-1960), Ketua Dewan Perancang Nasional (1962), Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara (1961–1962) dan Menteri Penerangan (1962-1963).

Saat menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong pendirian univesitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Diantara perguruan tinggi yang ia dirikan adalah Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat.

Beberapa jasa yang diberikan pada bangsa menjadikan Yamin mendapat beberapa penghargaan diantaranya Bintang Mahaputra RI, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden RI atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa; Tanda penghargaan dari Corps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Panca Darma Corps dan Tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya menciptakan Pataka Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.

  1. Raden Mas Soewandi Notokoesoemo (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956)

Lahir pada 25 Desember 1904 dan Meninggal pada 25 Desember 1960 tepat pada usia ke 56. Soewandi lulus sebagai insinyur sipil dari Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang Institut Teknologi Bandung) pada bulan Desember 1936.

Pada masa pendudukan Jepang, Ir. Soewandi menjadi staf pengajar di Bandung Kogyo Daigaku – nama baru Technische Hoogeschool te Bandoeng yang dibuka kembali setelah diakuisisi Jepang dari pemerintah Hindia Belanda di mana ia mengajar mata kuliah Ilmu Bangunan.

Kiprahnya dalam bidang pendidikan keinsinyuran terus berlanjut disela-sela revolusi kemerdekaan. Ia termasuk salah satu insinyur pribumi yang mengambil alih Bandung Kogyo Daigaku dari bala tentara Jepang kepada Republik Indonesia pada bulan Agustus 1945. Segera sesudah itu perguruan tinggi teknik dibuka kembali dengan nama Sekolah Tinggi Teknik Bandung (STT Bandung) di bawah pimpinan Prof. Ir. Roosseno. Ketika kondisi keamanan kota Bandung sudah tidak lagi kondusif dengan masuknya NICA, STT Bandung terpaksa dipindahkan ke Yogyakarta dengan nama barunya STT Bandung di Yogyakarta, di mana Ir. Soewandi bersama Prof. Ir. Roosseno, Ir. Goenarso, Ir. Soenarjo, Ir. Abdoelmoetalip Danoeningrat, Ir. Ali Djojoadinoto, dan Herman Johannes mengiringinya sebagai staf pengajar.

Setelah Pemerintah RI mendirikan Universitit Negeri Gadjah Mada, maka STT di Yogyakarta dimasukkan ke dalamnya sebagai Fakultas Teknik, di mana Ir. Soewandi termasuk salah satu pengajarnya.

Soewardi diangkat menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956 era Kabinet Burhanuddin Harahap. Sebelumnya, pada tanggal 19 September 1954 ia diangkat menjadi Guru Besar Fakultas Teknik UGM pada bidang Ilmu Konstruksi Baja.

  1. Sarino Mangunpranoto (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 dan 28 Maret 1966 – 11 Oktober 1967)

Lahir 15 Januari 1910 di Bagelen dan meninggal pada tahun 1983. Sarino menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia menggantikan Prof. Ir. R. M. Soewandi Notokoesoemo pada tanggal24 Maret 1956 dan berakhir pada 14 Maret 1957 digantikan Prijono pada era cabinet Ali Sastroamidjojo II. Kemudian Sarino kembali menduduki Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 28 Maret 1966setelah menggantikan Prijono hingga 25 Juli 1966 di era Kabinet Dwikora II dan kembali menjabat di era Kabinet Ampera I pada 25 Juli 1966 hingga 11 Oktober 1967 dan digantikan oleh Sanusi Hardjadinata.

  1. Prijono (9 April 1957 – 28 Maret 1966)

Prijono dilahirkan di Yoryakarta pada 20 Juli 1905 dan meninggal pada usia ke 63 tahun tanggal 6 Maret 1969. Prijono adalah salah satu tokoh penting Partai Murba dan Komite Perdamaian Indonesia.

Beliau merupakan politikus dan cendekiawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang menjabat hingga 6 era kabinet diantaranya Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959), Kabinet Kerja I (10 Juli 1959 – 18 Februari 1960), Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 – 6 Maret 1962), Kabinet Kerja III (6 Maret 1962 – 13 Desember 1963), Kabinet Kerja IV (13 Desember 1963 – 27 Agustus 1964) dan Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964 – 28 Maret 1966).

Sejak di keluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959, Prijono yang kala itumenjabat sebagai Menteri PPK mengeluarkan Instruksi nomor satu tahun 1959 tentang Sapta Usaha Tama yang berisikan:

  1. Menertibkan aparatur dan usaha-usaha Kementerian PPK
  2. Menggiatkan kesenian
  3. Mengharuskan usaha halaman
  4. Mengharuskan penabungan
  5. Mewajibkan usaha-usaha koperasi
  6. Mengadakan kelas masyarakat
  7. Membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas.

Disusul selanjutnya instruksi nomor dua tahun 1960 yang menegasan Pancasila dan Manipol sebagai landasan pendidikan nasional. Ditahun yang sama pada bulan Oktober, Panca Wardana ditetapkan sebagai sistem Pendidikan Nasional. Adapun isi dari Panca Wardana itu sendiri adalah:

  1. Perkembangan Cinta Bangsa dan Tanah Air, Moral, Nasional/ Internasional/ Keagamaan
  2. Perkembangan Intelegensia
  3. Perkembangan Emosional, Artistik atau Rasa Keharuan dan Keindahan Lahir Batin
  4. Perkembangan Kerajinan Tangan
  5. Perkembangan Jasmani. Gagasan ini paling tidak telah disetujui oleh Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi seperti yang diakuinya sendiri dalam pidatonya (TAVIV).

Lengsernya Prijone diawali terjadinya huru hara politik pada tahun 1965 yang hampir semua kekuatan kiri mulai disingkirkan perlahan dan pada tanggal 16 Maret 1966, ia diculik oleh aktivis yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Islam KAPPI dan Laskar Arief Rahman Hakim untuk dibawa ke markas Kostrad sampai kemudian pada tahun 1969 meninggal dunia.

Penghargaan yang pernah diraihnya yakni Penghargaan Perdamaian Stalin oleh Uni Soviet pada bulan Desember 1954.

  1. Sanusi Hardjadinata (11 Oktober 1967 – 6 Juni 1968)

Pria ini dilahirkan di Garut, Jawa Barat pada 24 Juni 1914 dan meninggal di usia 81 tahun pada 12 Desember 1995.

Karier politiknya diawali sebagai Ketua PNI Cabang Garut (1947), Wakil Residen Priangan (1947-1948) dan Residen Madiun (1948-1949), Residen Priangan (1950- 1951), Gubernur Jawa Barat (Juli 1951-1957), Mendagri sampai 1959 dan Rektor Unpad hingga 1966. Sebelum turun dari panggung politik, posisi Sanusi adalah Ketua PDI. Dia mengundurkan diri sebagai ketua pada Oktober 1980. Dia pernah menjadi Gubernur Jawa Barat ke-5 pada tahun 1951 sampai 1956, Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Karya (1957-1959) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Kabinet Ampera II.

  1. Mashuri Saleh (6 Juni 1968 – 28 Maret 1973)

Lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah pada 19 Juli 1925 dari ayah Ki Saleh Kromoastro. Mashuri pernah ikut berjuang bersama Brigade V Batalyon 55 CSA di bawah pimpinan Letkol Slamet Riyadi di Surakarta. Salah seorang anak buahnya adalah Sri Mulyono Herlambang yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Setelah kemerdekaan, Mashuri melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar sarjana hukum.

Mashuri adalah salah seorang tokoh penting sekitar kejadian G30S. Pada subuh 1 Oktober 1965, ia menyaksikan gerakan-gerakan militer yang mencurigakan di daerah Jakarta Pusat dan melaporkannya kepada Jenderal Soeharto yang kebetulan adalah tetangganya.

Sebelum diberi amanat untuk menjadi menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan I (1968-1973), Mashuri pernah bekerja di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada 1966. Selain jabatan tersebut, Mashuri juga pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Pembangunan II (1973-1978). Pada tahun 1977-1982 Mashuri menjabat sebagai Wakil Ketua MPR/DPR (1977-1982) dari Golkar. Setelah itu, ia diangkat menjadi anggota DPA (1982-1986).

Pada masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada 23 Mei 1972 Mashuri mengesahkan penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia yang menggantikan Ejaan Soewandi. Sebagai menteri, Mashuri menandai pergantian ejaan itu dengan mencopot nama jalan yang melintas di depan kantor departemennya saat itu, dari Djl. Tjilatjap menjadi Jl. Cilacap.

Selama beberapa tahun terakhir menjelang wafatnya, Mashuri menetap di Surakarta (tempat kelahiran istrinya). Ia meninggal dunia di rumah kediaman keluarganya di Surakarta pada 1 April 2001. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti, Jurug, Surakarta.

  1. Sumantri Brodjonegoro (28 Maret 1973 – 18 Desember 1973)

Pemilik nama lengkap Prof. Dr. Ir. R. M. Soemantri Brodjonegoro ini dilahirkan pada 3 Juni 1926 di Semarang, Jawa Tengah. Ayah Sumantri Prof. Drs. R. Soetedjo Brodjonegoro, seorang guru HIS di Semarang yang kemudian diangkat menjadi Kepala Sekolah HIS di Solo dan guru besar Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.

Pada 1933, Sumantri memasuki HIS di Semarang dan pada tahun 1945 ia berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat SMA Bagian B di Yogyakarta.

Sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya, ia melanjutkan pendidikannya ke THS Bandung. Namun tidak lama dalam masa kuliah, karena Revolusi Fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang memanggil dirinya guna ikut serta berjuang. Dalam masa Perang Kemerdekaan itu, ia pernah menjadi Ajudan Kolonel A.H. Nasution yang ketika itu menjadi Panglima Komando Jawa. Setelah perang kemerdekaan berakhir ia mendapat kesempatan melanjutkan pelajaran di Technische Hoogeschool Delft, Belanda, sebagai mahasiswa tugas belajar dari Angkatan Perang RI. Dari sekolah ini ia memperoleh Insinyur dan Doktor.

Soemantri Brodjonegoro termasuk dalam panitia persiapan pendirian “Institut Teknologi” di Kota Bandung dan diangkat sebagai panitera Presidium ITB sejak ITB diresmikan tanggal 2 Maret 1959 hingga tanggal 1 November 1959 ketika Prof. Ir. R. O. Kosasih diangkat sebagai Rektor ITB yang definitif.

Selanjutnya pada tahun 1964 di usianya yang ke-38 diangkat sebagai Rektor Universitas Indonesia, yang merupakan rektor termuda UI sepanjang sejarahnya hingga saat ini.

Pengabdiannya dalam lembaga eksekutif diawali sebagai Menteri Pertambangan dalam Kabinet Ampera tahun 1967, kemudian Menteri Pertambangan dalam Kabinet Pembangunan I dan Kabinet Pembangunan II dan akhirnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hingga akhir hayatnya dan digantikan oleh Syarief Thayeb.

Meninggal dunia di Jakarta pada 18 Desember 1973 (disaat berusia 47 tahun) dan dikuburkan di Kalibata dengan inspektur upacara Wakil Presiden Hamengkubuwono.

Namanya diabadikan sebagai Gunung di Pegunungan Sudirman, provinsi Papua yakni Puncak Sumantri Brojonegoro dan stadion olahraga remaja di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, yakni Stadion Soemantri Brodjonegoro dan jalan di Kampus UI Depok.

  1. Syarief Thayeb (22 Januari 1974 – 29 Maret 1978)

Teuku Mohammad Syarif Thayeb lahir di Peureulak, Aceh pada 7 Juli 1920.

Beberapa pendidikan yang pernah dianyamnya yakni Ika Dai Gaku Jakarta (Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta), Harvard Medical School, Boston, Amerika Serikat dan Gelar Ph.D dari Mindanao University, Filipina.

Karier Sumantri selain Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diantaranya: Direktur Rumah Sakit Umum Jakarta (1961-1962), Rektor Universitas Indonesia (1962-1964), Wakil Ketua DPR-GR (1966-1972), Duta Besar untuk Amerika Serikat (1971-1974), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1974-1978), Presiden dan Chairman of SEAMEC Conference (1977) dan Anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung).

Ia berpendapat, kebebasan mimbar akademis meliputi kebebasan berpendapat serta penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi secara lisan maupun tertulis.

  1. Daoed Joesoef (29 Maret 1978 – 19 Maret 1983)

Lahir di Medan, Sumatera Utara pada 8 Agustus 1926. Ia dilahirkan dari pasangan Moehammad Joesoef dan Siti Jasiah asal Jeron Beteng, Yogyakarta. Dia menikah dengan Sri Sulastri dan dikaruniai anak Sri Sulaksmi Damayanti.

Daoed memperoleh gelar sarjana ekonomi Universitas Indonesia (1959). Setelah itu ia meneruskan studinya ke Sorbonne, Perancis dan meraih dua gelar doktor yakni Ilmu Keuangan Internasional dan Hubungan Internasional serta Ilmu Ekonomi. Daoed Joesoef adalah salah seorang tokoh yang ikut mendirikan CSIS (Centre for Strategic and International Studies), sebuah tangki pemikir yang banyak dimanfaatkan sumbangannya oleh pemerintahan Orde Baru.

Jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam Kabinet Pembangunan III. Pada masa jabatannya ini, Daoed Joesoef terkenal karena kebijakanya memperkenalkan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang intinya dimaksudkan untuk membersihkan kampus dari kegiatan-kegiatan berpolitik. Menurut Joesoef, kegiatan politik hanya boleh dilakukan di luar kampus, sementara tugas utama mahasiswa adalah belajar. Dengan kebijakannya ini, Joesoef menghapuskan Dewan Mahasiswa di universitas-universitas di seluruh Indonesia dan praktis melumpuhkan kegiatan politik mahasiswa.

Joesoef juga terkenal karena mengeluarkan keputusan yang melarang liburan pada masa bulan puasa.

  1. Nugroho Notosusanto (19 Maret 1983 – 3 Juni 1985)

Bridjen TNI (Purn.) Prof. Dr.Nugroho Notosusanto dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah pada 15 Juni 1930 dan meninggal di Jakarta, 3 Juni 1985 pada umur 54 tahun. Ia adalah anak sulung dari R.P. Notosusanto, yaitu seorang ahli hukum Islam, Universitas Gadjah Mada dan seorang pendiri UGM.

adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1985). Sebelumnya juga ia pernah menjadi Rektor Universitas Indonesia (1982-1983). Ia berkarier di bidang militer dan pendidikan. Selain itu ia juga terkenal sebagai sastrawan, yang oleh H.B. Yassin digolongkan pada Sastrawan Angkatan 66.

Di usia 28 tahun, dikukuhkan sebagai guru besar FSUI. Ia juga pernah menjadi angota Tentara Pelajar (TP) Brigade 17 dan TKR Yogyakarta. Pada tahun 1967, Nugroho mendapatkan pangkat tituler berdasarkan SK Panglima AD No. Kep. 1994/12/67 berhubungan dengan tugas dan jabatannya pada AD. Pangkat terakhirnya adalah Brigadir Jenderal, pangkat tertinggi yang mungkin diraih dalam karier sipil di kemiliteran saat itu. Sejak tahun 1964, ia menjabat Kepala Pusat Sejarah ABRI. Ia juga menjadi anggota Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan serta aktif dalam herbagai pertemuan ilmiah di dalam dan di luar negeri. Pada tahun 1981 namanya kembali disebut-sebut berkenaan dengan bukunya Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara. Buku ini menimbulkan polemik di berbagai media massa. Bahkan banyak pula yang mengecam buku itu sebagai pamflet politik.

Sebelum Nugroho dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan IV pada tanggal 19 Maret 1983. Ia pernah menjadi Pembantu Dekan dan Rektor Bidang Kemahasiswaan FSUI dan UI. Tahun 1971-1985 Nugroho menjadi wakil Ketua Harian Badan Pembina Pahiawan Pusat dan terakhir Nugroho dilantik menjadi Rektor UI.

Semasa menjadi menteri, ia mencetuskan banyak gagasan, seperti konsep wawasan almamater, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dan Pendidikan Humaniora. Di samping itu, banyak jasa-jasanya dalam dunia pendidikan karena ia yang mengubah kurikulum menghapus jurusan di SMA, sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru. Walaupun Nugroho hanya dua tahun menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, banyak hal yang telah digarapnya, yaitu Universitas Terbuka (UT) sebagai perguruan tinggi negeri yang paling bungsu di Indonesia. Program Wajib Belajar, Orang Tua Asuh dan pendidikan kejuruan di sekolah menengah.

Nugroho adalah satu-satunya menteri yang mengeluarkan Surat Keputusan mengenai tata laksana upacara resmi dan tata busana perguruan tinggi. Akan tetapi, sebelum SK ini terlaksana Nugroho telah dipanggil Tuhan Yang Maha Esa.

Puncak pengakuan atas sumbangan Nugroho terhadap bangsa Indonesia adalah diberikannya Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Yudha Dharma Nararya dan Satyalancana Penegak.

Nugroho meninggal dunia hari Senin, 3 Juni 1985 pukul 12.30, di rumah kediamannya karena serangan pendarahan otak akibat tekanan darah tinggi. Ia adalah menteri keempat di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Orde Baru yang meninggal dunia dalam masa tugasnya. Ia dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

  1. Fuad Hassan (30 Juli 1985 – 17 Maret 1993)

Prof. Dr. Fuad Hassan lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 26 Juni 1929 dan meninggal di Jakarta pada 7 Desember 2007 di umur 78 tahun.adalah tokoh pendidikan Indonesia. Jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pernah dipegangnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yakni di era Kabinet Pembangunan IV dan Pembangunan V. Setelah berhenti sebagai Mendikbud, ia diangkat menjadi anggota DPA. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai duta besar RI untuk Mesir dan anggota MPR.

Fuad Hassan adalah guru besar di bidang psikologi (psikologi pendidikan) pada Universitas Indonesia. Selain sebagai guru besar di bidang psikologi, Fuad Hasan pernah menjadi dekan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pada masa mudanya ia aktif dalam kegiatan kepanduan. Bidang seni juga ditekuninya. Ia dikenal mampu bermain biola dan berkuda dengan baik dan juga terampil melukis.

Orang mengenalnya sebagai seorang perokok berat. Walaupun berhenti merokok pada tahun 2002, Fuad Hassan wafat pada usia 78 tahun akibat menderita komplikasi penyakit gula, jantung dan paru-paru yang diderita sejak Oktober 2006.

  1. Wardiman Djojonegoro (17 Maret 1993 – 16 Maret 1998)

Wardiman Djojonegoro dilahirkan di Pamekasan, Kabupaten Madura, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Juni 1934. Wardiman Djojonegoro menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1993 menggantikan Fuad Hasan hingga tahun 1998 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dalam Kabinet Pembangunan VI.

 

  1. Wiranto Arismunandar (16 Maret 1998 – 21 Mei 1998) 

Pemilik nama lengkap Prof. Ir. Wiranto Arismunandar, MSME ini, dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah pada 19 November 1933. Ia merupakan kakak dari mantan Pangkostrad dan mantan Ketua KONI, Wismoyo Arismunandar.

Pada periode 16 Februari 1978 – 30 Mei 1979, Wiranto termasuk salah satu anggota Rektorium ITB yang dipimpin oleh Soedjana Sapi’ie, suatu masa di mana kelangsungan hidup ITB berada pada posisi genting, sebagai akibat dari gerakan mahasiswa ITB yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Rektorium dibentuk untuk mengisi kekosongan kepemimpinan ITB setelah Prof. Iskandar Alisjahbana selaku rektor ITB diberhentikan secara mendadak pada tanggal 14 Februari 1978.

Masa jabatan sebagai Rektor ITB diembannya dalam periode 12 Desember 1988-7 Maret 1997 menggantikan Prof. Hariadi P. Soepangkat, Ph.D. yang sudah dua kali menjabat rektor sejak 1980 hingga 1988.

Karier yang dijalaninya selain sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (1998) antara lain: Guru Besar Termodinamika ITB (1973), Wakil Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (1978-1989), Rektor ITB (1988-1997), Ilmuwan Senior Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (sejak 1989) dan Penasihat Ahli PT. Dirgantara Indonesia (sejak 1989).

Beberapa penghargaan yang pernah diraihnya diantaranya: Satyalancana Dwidya Sistha (1968, 1983, 1989, 1992), Satyalancana Karya Satya Kelas I (1990) dan Bintang Jasa Utama (1998).

  1. Juwono Soedarsono (23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)

Lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 5 Maret 1942. Ayahnya adalah Soedarsono, mantan Menteri Dalam Negeri Indonesia pada Kabinet Sjahrir II. Ia mendapatkan gelar kesarjanaan dari Universitas Indonesia dan selanjutnya gelar Ph.D. dari London School of Economics and Political Science.

Dalam Kabinet Reformasi Nasional semasa pemerintahan Presiden BJ Habibie, Juwono Soedarsono menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Kemudian kembali menjadi Menteri pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dipercaya sebagai Menteri Pertahanan (1999-2000). Selanjutnya diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Inggris hingga tahun 2004. Pada tanggal 21 Oktober 2004 dilantik kembali sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai 2009.

Juwono Sudarsono adalah Menteri Pertahanan pertama yang berasal dari kalangan sipil. Sebelum itu selama ± 40 tahun, dari tahun 1959 hingga 1999, Menteri Pertahanan selalu dijabat oleh kalangan militer.

  1. Yahya Muhaimin (23 Oktober 1999 – 22 Juli 2001)

Dr. Yahya A. Muhaimin lahir di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah pada 17 Mei 1943. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1971 dari UGM dan gelar doktor dari Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1982. Ia adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.

Profesi yang pernah dicoba dihindarinya adalah menjadi guru. Padahal, ibunya, seorang pendidik, pernah membujuk agar Yahya mau menjadi pengajar. Namun, dua tahun setelah merampungkan studi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, 1973, anak kedua dari tujuh bersaudara ini mulai menyadari, menjadi guru baginya memang tidak terelakkan. Ia kemudian tercatat sebagai dosen hubungan internasional di almamaternya.

Pendidikan yang dilaluinya diantaranya: SRI di Bumiayu (1956), SMI di Bumiayu (1959), SMAN di Purwokerto (1962) Central Community High School, De Witt, Iowa, AS (1963), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta (1971), IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (tidak selesai), Institut Teknologi Massachussets, AS (Doktor, 1982).

Berbagai karir hidupnya selain Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Persatuan Nasional antara lain: Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM (1973-sekarang), Pengelola program S-2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM (1982-1984), Kepala Pusat Studi Keamanan & Perdamaian UGM (1996-1999), Konsulat Pendidikan di Washington DC, Menteri Pendidikan Nasional RI (1999-2001).

  1. Abdul Malik Fadjar (10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004)

Lahir di Yogyakarta pada 22 Februari 1939. adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang menjabat sejak 19 Januari 2015. Ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Gotong Royong dan pernah menjadi Menteri Agama Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999). Ia adalah lulusan tahun 1972 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Malang dan menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Malang 1983—2000. Pada 19 Januari 2015, ia dipilih Presiden Joko Widodo menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

 

  1. Bambang Sudibyo (21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009)

Memiliki nama lengkap dan gelar Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. Ia lahir di Temanggung, Jawa Tengah pada 8 Oktober 1952. Bambang Sudibyo adalah seorang politikus dari Partai Amanat Nasional, ekonom, dan akademisi Indonesia. Ia merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada. Selain sebagai Menteri Pendidikan pada Kabinet Indonesia Bersatu, Ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional.

  1. Mohammad Nuh (22 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014)

Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 17 Juni 1959. Mohammad Nuh adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya H. Muchammad Nabhani, adalah pendiri Pondok Pesantren Gununganyar Surabaya. Ia melanjutkan studi di Jurusan Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dan lulus tahun 1983.

Mohammad Nuh mengawali kariernya sebagai dosen Teknik Elektro ITS pada tahun 1984. Ia kemudian mendapat beasiswa menempuh magister di Universite Science et Technique du Languedoc (USTL) Montpellier, Perancis. Mohammad Nuh juga melanjutkan studi S3 di universitas tersebut.

Pada tahun 1997, Mohammad Nuh diangkat menjadi direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) ITS. Berkat lobi dan kepemimpinannya, PENS menjadi rekanan tepercaya Japan Industrial Cooperation Agency (JICA) sejak tahun 1990.

Pada tanggal 15 Februari 2003, Mohammad Nuh dikukuhkan sebagai rektor ITS. Pada tahun yang sama, Nuh dikukuhkan sebagai guru besar (profesor) bidang ilmu Digital Control System dengan spesialisasi Sistem Rekayasa Biomedika. Ia adalah rektor termuda dalam sejarah ITS, yakni berusia 42 tahun saat menjabat. Selain sebagai rektor, ia juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Timur, Pengurus PCNU Surabaya, Sekretaris Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya, Anggota Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, serta Ketua Yayasan Pendidikan Al Islah Surabaya.

Selain sebagai Menteri Pendidikan Nasional Indonesia sejak 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Sebelumnya pada perombakan kedua Kabinet Indonesia Bersatu, Mohammad Nuh diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, menggantikan Sofyan Djalil. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya periode tahun 2003–2006. Setelah turun dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Nasional, ia kembali mengajar di Jurusan Teknik Elektro, kampus Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya.

Pada tanggal 2 April 2008 Muhammad Nuh selaku Menkominfo mengeluarkan surat bernomor 84/M.KOMINFO/04/08 yang isinya memerintahkan ISP di Indonesia menutup akses situs-situs yang memuat film “Fitna”, antara lain Youtube, MySpace, Metacafe, Rapidshare, Multiply. Liveleak. Tindakan ini adalah sebuah susulan setelah dirampungkan UU ITE atas dasar rekomendasi dari Depkominfo juga, yang memberikan hak pada pemerintah untuk mengontrol isi komunikasi di internet.

Pihak-pihak yang menentang UU dan keputusan ini mengkhawatirkan bahwa ini adalah bukti perubahan Depkominfo dari departemen pengayom I.T. menjadi departemen sensor ala Departemen Penerangan di era Orde Baru. Namun, pada tanggal 11 April 2008, penutupan akses tersebut telah dibuka kembali, setelah mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan yang menilai keputusan tersebut tidak berdasar hukum, karena UU ITE belum disahkan presiden dan kurang tepat, sebab seperti berburu rusa seluruh hutan dibakar.

Selain itu, pembukaan kembali situs yang ditutup juga disebabkan Google, pada tanggal 9 April 2008, telah mengirimkan surat menawarkan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membatasi akses IP dari Indonesia dalam mengakses Youtube yang bertentangan dengan Hukum di Indonesia.

Pada masa ini juga, sejak tanggal 19 Oktober 2011 berganti nama menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

  1. Anies Baswedan (27 Oktober 2014 – petahana)

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969. Ia adalah seorang intelektual dan akademisi asal Indonesia. Anies merupakan cucu dari pejuang nasional Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis dan diplomat yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Penerangan pada masa revolusi fisik. Kedua orang tuanya berasal dari kalangan akademis. Ayahnya, Drs. Rasyid Baswedan, merupakan dosen di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, sementara ibunya, Prof. Dr. Aliyah Rasyid, M.Pd. merupakan guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ia menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar dan menjadi rektor termuda yang pernah dilantik oleh sebuah perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2007, saat menjadi rektor Universitas Paramadina pada usia 38 tahun. Menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, ia ikut mencalonkan diri menjadi calon presiden lewat konvensi Partai Demokrat. Sebelum akhirnya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia era Presiden Joko Widoddo dalam Kabinet Kerja.

Anies dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969 dari pasangan Rasyid Baswedan dan Aliyah Rasyid. Setelah lulus SD di Yogyakarta, Anies diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta dan tergabung dengan OSIS. Anies meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta dan menjadi Wakil Ketua OSIS. Di tengah-tengah mengenyam pendidikan di SMA, ia mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama tiga ratus orang Ketua OSIS se-Indonesia dan Anies terpilih menjadi Ketua OSIS se-Indonesia pada tahun 1985. 2 tahun kemudian, dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Sehingga membuatnya menempuh masa SMA selama empat tahun dan baru lulus pada tahun 1989.

Sekembalinya ke Yogyakarta, ia bergabung dengan program Tanah Merdeka di TVRI Yogyakarta dan mendapat peran sebagai pewawancara tetap tokoh-tokoh nasional. Anies kemudian kuliah di Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta (1989-1995). Dia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UGM, Ketua Senat Mahasiswa dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa UGM setelah pembekuan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia kemudian terpilih menjadi Ketua Senat Universitas pada kongres tahun 1992. Anies juga membentuk BEM sebagai lembaga eksekutif dan memosisikan senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan oleh kongres pada tahun 1993. Masa kepemimpinannya juga ditandai dengan dimulainya gerakan berbasis riset, sebuah tanggapan atas tereksposnya kasus BPPC yang menyangkut putra Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra. Anies juga turut menginisiasi demonstrasi melawan penerapan Sistem Dana Sosial Berhadiah pada bulan November 1993 di Yogyakarta. Pada tahun 1993, Anies juga mendapat beasiswa dari untuk JAL Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Sophia University, Tokyo dalam bidang kajian Asia. Beasiswa ini ia dapatkan setelah memenangkan sebuah lomba menulis mengenai lingkungan.

Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM, sebelum mendapat beasiswa Fulbright dari AMINEF untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, University of Maryland, College Park pada tahun 1997. Ia juga dianugerahi William P. Cole III Fellow di universitasnya, dan lulus pada bulan Desember 1998.

Sesaat setelah lulus dari Maryland, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University pada tahun 1999. Dia bekerja sebagai asisten peneliti di Office of Research, Evaluation and Policy Studies di kampusnya dan meraih beasiswa Gerald S. Maryanov Fellow, penghargaan yang hanya diberikan kepada mahasiswa NIU yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2004. Disertasinya doktoralnya yang berjudul Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia menginvestigasi efek dari kebijakan desentralisasi terhadap daya respon dan transparansi pemerintah daerah serta partisipasi publik, menggunakan data survei dari 177 kabupaten/ kota di Indonesia. Dia lulus pada tahun 2005.

Dalam memilih karier, ada tiga hal yang ia jadikan pedoman. Apakah secara intelektual dapat tumbuh, apakah masih dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, apakah mempunyai pengaruh sosial. Pedoman tersebut membuat ia menjalankan karier diantaraya Peneliti Pusat Antar-Universitas Studi Ekonomi UGM, Manajer Riset IPC, Inc, Chicago (sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia), Kemitraan Untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, Direktur Riset Indonesian Institute Center, Rektor Universitas Paramadina (rektor termuda di Indonesia dengan usia 38 tahun).

Anies terkesan dengan pidato Joseph Nye, Dekan Kennedy School of Government di Harvard University, yang mengatakan salah satu keberhasilan universitasnya adalah “admit only the best” alias hanya menerima yang terbaik. Dari sinilah Anies kemudian menggagas rekrutmen anak-anak terbaik Indonesia. Strategi yang kemudian dikembangkan Anies Baswedan adalah mencanangkan Paramadina Fellowship atau beasiswa Paramadina. Beasiswa itu meliputi biaya kuliah, buku, dan biaya hidup. Paramadina Fellowship adalah perwujudan idealisme dengan bahasa bisnis. Hal ini dilakukan karena kesadaran bahwa dunia pendidikan dan bisnis memiliki pendekatan yang berbeda. Untuk mewujudkan itu Anies mengadopsi konsep penamaan mahasiswa yang sudah lulus seperti yang biasa digunakan di banyak Universitas di Amerika Utara dan Eropa. Caranya, titel seorang lulusan universitas tersebut mencantumkan nama sponsornya. Misalnya jika seorang mahasiswa mendapatkan dana dari Mien R. Uno (seorang pendonor) maka mahasiswa tersebut diwajibkan menggunakan titel Paramadina Mien R. Uno fellow. Strategi Paramadina Fellowship ini menunjukkan dampak yang sangat positif. Kini bahkan 25% dari sekitar 2000 mahasiswa Universitas Paramadina berasal dari beasiswa ini. Tentu ini sumbangsih penting bagi dunia pendidikan Indonesia di tengah mahalnya biayanya pendidikan tinggi. Gebrakan lain yang dilakukan oleh Anies Baswedan di universitas yang ia pimpin adalah pengajaran anti korupsi di bangku kuliah. Hal ini didasari karena Anies menganggap bahwa salah satu persoalan bangsa ini adalah praktek korupsi. Karena itu ia berinisiatif membuat mata kuliah wajib anti korupsi. Yang diajarkan dalam mata kuliah ini mulai kerangka teoritis sampai laporan investigatif tentang praktik korupsi.

Karier lain yang dilakoninya yakni sebagai Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat, Penggagas Gerakan Turun Tangan, Juru Bicara Pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Jusuf Kalla (JK), Staf Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK.

Kini, ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2014-2019) dan merupakan salah satu menteri yang datang dari kalangan profesional di Kabinet Kerja.

Beberapa penghargaan nasional dan internasional yang telah diraihnya, diantaranya:

  1. Harian Rakyat Merdeka menganugerahkan The Golden Awards pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) harian ini yang ke 14 pada Juni 2013 atas inspirasinya di bidang pendidikan melalui Gerakan Indonesia Mengajar.
  2. Pada Agustus 2013, Anies Baswedan mendapatkan Anugerah Integritas Nasional dari Komunitas Pengusaha Antisuap (Kupas) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
  3. Dompet Dhuafa Award pada Juli 2013.
  4. Anies Baswedan juga menerima penghargaan Tokoh Inspiratif dalam Anugerah Hari Sastra Indonesia pada 3 Juli 2013 di Balai Budaya Pusat Bahasa, Rawamangun, Jakarta.
  5. Gerald Maryanov Award pada 2004 dari Departemen Ilmu Politik Universitas Northern Illinois.
  6. 100 Intelektual Publik Dunia pada 2008 dari Majalah Foreign Policy.
  7. Young Global Leaders pada Februari 2009 yang diberikan oleh World Economic Forum.
  8. 20 Tokoh Pembawa Perubahan Dunia pada April 2010 untuk 20 tahun mendatang versi majalah Foresight yang terbit di Jepang.
  9. PASIAD Education Award dari Pemerintah Turki pada tahun 2010.
  10. Nakasone Yasuhiro Award pada Juni 2010 oleh Mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuhiro Nakasone.
  11. The 500 Most Influential Muslims pada Juli 2010 dari The Royal Islamic Strategic Studies Center, Jordania.

(sumber: didikita)