“Kesaktian” Fatwa Mbah Hasyim: Perang Yes, Naik Haji No!
TERBARU , Tokoh 05:41
0
Shares

SejarahRI.com – Beberapa bulan setelah Bung Karno membacakan Teks Proklamasi, 17 Agustus 1945, Indonesia kembali dirundung duka. Sebab, Belanda muncul lagi dengan misi hendak merebut kemerdekaan itu lewat organisasi Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dengan membonceng tentara Sekutu.

Mendapati berita tersebut, K.H. Hasyim Asy’ari (pendiri Nahdlatul Ulama yang akrab dipanggil Mbah Hasyim itu) berkumpul bersama para ulama dari Jawa dan Madura di Surabaya. Dalam pertemuan yang digelar pada 21-22 Oktober itu, mereka membahas tentang hukum berperang membela Tanah Air.

Dari hasil rapat tersebut, keluarlah fatwa apa yang kelak disebut “Resolusi Jihad”. “…pada tanggal 22 Oktober 1945 Nahdlatul Ulama, di mana Kiai Haji Hasyim Asy’ari sebagai rois akbarnya, mengeluarkan resolusi ‘jihad’,” tulis Heru Soekadri dalam Kiai Haji Hasyim Asy’ari: Riwayat Hidup dan Pengabdiannya (1985).

Beberapa hari berikutnya, Jumat Legi, 26 Oktober 1945, harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, edisi No. 26 tahun ke-I, memuat teks lengkap keputusan itu. Demikian bunyinya:

Bismillahirrochmanir Rochim

Resoloesi:

Rapat besar wakil-wakil daerah (Konsoel2) Perhimpoenan Nahdlatoel Oelama seloeroeh Djawa-Madoera pada tanggal 21-22 October 1945 di Soerabaja.

Mendengar:

Bahwa di tiap-tiap Daerah di seloeroeh Djawa-Madoera ternjata betapa besarnja hasrat Oemmat Islam dan ‘Alim Oelama di tempatnja masing-masing oentoek mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAOELATAN NEGARA REPOEBLIK INDONESIA MERDEKA.

Menimbang:

a. Bahwa oentoek mempertahankan dan menegakkan Negara Repoeblik Indonesia menurut hoekoem Agama Islam, termasoek sebagai satoe kewadjiban bagi tiap2 orang Islam.

b. Bahwa di Indonesia ini warga negaranja adalah sebagian besar terdiri dari Oemmat Islam.

Mengingat:

Bahwa oleh fihak Belanda (NICA) dan Djepang jang datang dan berada di sini telah banjak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang menganggoe ketentraman oemoem.

Bahwa semoea jang dilakoekan oleh mereka itu dengan maksoed melanggar kedaoelatan Negara Repoeblik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali mendjadjah di sini maka beberapa tempat telah terdjadi pertempoeran jang mengorbankan beberapa banjak djiwa manoesia.

Bahwa pertempoeran2 itu sebagian besar telah dilakoekan oleh Oemmat Islam jang merasa wadjib menoeroet hoekoem Agamanja oentoek mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanja.

Bahwa di dalam menghadapai sekalian kedjadian2 itoe perloe mendapat perintah dan toentoenan jang njata dari Pemerintah Repoeblik Indonesia jang sesoeai dengan kedjadian terseboet.

Memoetoeskan:

Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia soepaja menentoekan soeatoe sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap oesaha2 jang akan membahajakan Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia teroetama terhadap fihak Belanda dan kaki tangannja.

Seoapaja memerintahkan melandjoetkan perdjoeangan bersifat “sabilillah” oentoek tegaknja Negara Repoeblik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.

Soerabaja, 22 Oktober 1945
NAHDLATOEL OELAMA

Adapun butir-butir resolusi itu dapat ditemukan dalam buku Dinamika Kaum Santri (1983) karya Slamet Efendi Yusuf (dkk) halaman 38. Bunyinya:

  1. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus wajib dipertahankan.
  2. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong.
  3. Musuh republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu Inggris pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia.
  4. Umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali.
  5. Kewajiban ini merupakan perang suci (jihad) dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 kilo meter, sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang.”

Menurut Zuhairi Misrawi, “Resolusi Jihad itu memberi rangsangan motivasi yang amat kuat kepada para pemuda Islam untuk berjihad membela negara,” sebagaimana tertuang dalam Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan (2010). Lahirnya resolusi ini kelak yang menjadi dasar teologis yang legitimatif terhadap perjuangan para kaum santri pada pertempuran 10 November 1945 itu.

Lantaran fatwa tersebut, banyak para pemuda muslim tergerak untuk mengangkat senjata dan melakukan perlawan fisik terhadap Belanda dan Sekutu. Karena dalam fatwa itu diterangkan bahwa perang membela Tanah Air hukumnya wajib.

Namun selain itu, “Fatwa tersebut juga dikuatkan dengan kharisma K.H. Hasyim Asy’ari,” hemat Lathiful Khuluq, Fajar Kebangunan Ulama: Biografi K.H. Hasyim Asy’ari (2000). Karena dia memang ulama yang sangat masyhur di Indonesia, Jawa Timur khususnya. Ini membuktikan bahwa dalam perjuangan revolusi, Mbah Hasyim memainkan peran vital.

Oleh karena itu, tak heran ketika pertempuran berikutnya meletus pada 1946, giliran Panglima Besar TNI yang sowan. .. ketika pemimpin tentara Indonesia, Jenderal Sudirman, bertempur melawan Belanda, dia mengunjungi Pesantren Tebuireng untuk meminta nasihat dan fatwa K.H. Hasyim Asy’ari tidak lama sebelum Idul Fitri.

Pada tahun berikutnya, 1947 ketika Agresi Militer Belanda I berlangsung, Mbah Hasyim kembali mengeluarkan fatwa secara bersama dengan rekan ulama lainnya terkait hukum naik haji. “Ketika perang pecah, Masyumi di bawah pimpinan KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa bahwa ibadah haji di masa perang tidaklah wajib. Fatwa ini kemudian dituangkan dalam Maklumat Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947, yang menyatakan ibadah haji dihentikan selama negara dalam keadaan genting,” laporan Seri Tempo: Wahid Hasyim (2016).

Padahal dalam Islam, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dan hukum dasarnya adalah wajib. Namun dengan melakukan kajian mendalam, Mbah Hasyim menyatakan sebaliknya. Itulah kontekstualisasi doktrin keagamaan yang diteladani oleh Mbah Hasyim sebagai ulama ahli fikih yang memiliki pandangan luas. Satu hal yang menarik dari fatwanya adalah selalu memiliki implikasi luas, positif, dan memihak kepentingan rakyat-umat.




:087784127323
:redaksi@sejarahri.com
:@SejarahRI
:Sejarah Indonesia
:sejarahri.com
Twitter
Fans Page
Copyright 2016 | SejarahRI.com | All Right Reserved
Powered By Apelijo.id