Hubungan NU dan Pancasila di Empat Zaman
Serba-Serbi , TERBARU 00:18
0
Shares

SejarahRI.com – NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. “Bahkan mungkin dunia,” tulis Burhanuddin Muhtadi, Kekecualian Nahdlatul Ulama (2015).

Sebagai wadah umat mayoritas, organisasi ini tentu memiliki “taring pengaruh” yang sangat kuat di negeri ini. Terutama, kiprahnya dalam dunia politik.

Karena bagaimana ‘pun NU adalah organisasi yang banyak menentukan kebijakan publik yang ditelurkan pemerintah sejak awal kemerdekaan. Terkait ini, satu hal yang sangat menarik untuk diulas adalah hubungan organisasi tersebut dengan Pancasila.

Berdasarkan jejak historis, dalam menyikapi keberadaan Pancasila, NU memiliki cara pandang dinamis. Untuk mengetahui lebih jauh setidaknya dapat di lihat bagaimana sepak terjangnya di empat zaman.

Pancasila kali pertama dipopulerkan sebagai ideologi negara oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Bersama sejumlah tokoh dari berbagai kalangan, dia sedang menyelenggarakan sidang umum Dokuritsu Junbi Cosakai, atau yang disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Dalam kesempatan ini, tepat pukul 09.00 WIB, dia berdiri di podium kehormatan. Di hadapan para hadirin, dia berpidato.

Poin yang dia sampaikan adalah bangsa ini harus mempunyai ideologi sendiri, bukan meniru blok Barat (liberal) ataupun Timur (komunis). Ideologi yang dia tawarkan adalah hasil renungannya saat di Ende (baca: Bung Karno dan “Ilham” Pancasila di Bawah Pohon Sukun).

Pidato tersebut kelak oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, mantan Ketua BPUPK diberi judul, “Lahirnya Pancasila”. Butir-butir yang dia usulkan adalah:

  1. Kebangsaan
  2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
  3. Demokrasi
  4. Keadilan Sosial
  5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tawaran Bung Karno ini mendapat sambutan baik dari para anggota BPUPKI. Meski demikian, Pancasila versi awal ini mereka anggap perlu penggodokan lebih jauh.

Untuk menindak lanjuti rencana tersebut, dibentuklah Tim Sembilan. Mereka yang tergabung ke dalam tim khusus ini terdiri dari dua golongan yakni nasionalis dan islamis.

Di antaranya, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Soebardjo, dan Muhammad Yamin (golongan nasionalis). Adapun dari pihak Islam, yakni K.H. Wachid Hasjim (perwakilan NU), H. Agoes Salim, K.H. Moezakir, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso. Sedangkan Soekarno menjadi ketuanya.

Pada tanggal 22 Juni mereka melangsungkan rapat. Dari pertemuan inilah apa yang kemudian disebut “Piagam Jakarta” lahir. Pancasila versi awal ‘pun berhasil dirombak dan disusun ulang. Demikian bunyi lengkap teks tersebut.

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Namun keputusan ini mendapat protes dari pihak non-Muslim. Karena pada butir pertama, “tujuh kata” di dalamnya (dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja) dianggap bernada diskriminatif.

Oleh karena itu, pada 11 Juli—satu bulan berikutnya– Perwakilan Indonesia Timur Johanes Latuharhary menyampaikan secara resmi keberatannya. Dia tak setuju dengan “tujuh kata” itu dan mengusulkan supaya direvisi.

Akibatnya akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap agama lain. Maka dari itu, saya harap supaya dalam hukum dasar, meskipun ini berlaku buat sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam. Saya usulkan supaya dalam hukum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun yang dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan yang bersangkutan,” kata dia.

Mendengar kabar ini, Bung Karno langsung merespon, “Barangkali tidak perlu diulangi bahwa preambule adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan paham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam.”

Kontroversi ini kembali memanas dua hari berikutnya. Pada 13 Juli, dalam rapat Panitia Perancang Hukum Dasar yang diketuai Bung Karno, Kyai Wachid Hasjim selaku perwakilan NU menggulir usul yang sangat fenomenal.

Di tengah panasnya sidang, dia bukan hanya bersikukuh membela Piagam Jakarta dan “tujuh kata” di dalamnya. Tapi juga menambahkan supaya  “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” dan “pasal 29 diubah kira-kira menjadi: Agama Negara adalah agama Islam” (baca: Wachid Hasjim di Tengah Kontroversi Piagam Jakarta).

Adanya tawaran ini membuktikan bahwa NU saat itu memposisikan diri sebagai kelompok yang ingin “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta itu tak dihapus. Namun keinginan tersebut berakhir buntu.

Karena nantinya suara NU kalah. Pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 18 Agustus di tahun yang sama, “tujuh kata” dalam Pancasila versi Piagam Jakarta berhasil diganti menjadi “Yang Maha Esa” (baca: Tiga Versi Pancasila).

Pancasila versi inilah yang berlaku sampai sekarang. 1) Ketuhanan Yang Maha Esa. 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Persatuan Indonesia. 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kekalahan” daya tekan politik NU dalam merumuskan Pancasila ini kelak melahirkan sikap antipati dan kritis. Pada sidang Badan Konstituante 1956-1959, NU dan Masyumi menciptakan konstitusi baru.

Kelompok Islamis ini menyatakan bahwa Pancasila versi 18 Agustus itu lahir dari intrik politik kelompok yang tak ingin Islam dijadikan sebagai konstitusi. Dari itu, tak heran bila Kyai Ahmad Zaini selaku perwakilan NU dalam sidang Konstituante melayangkan kritik pedas.

Menurut dia, Pancasila adalah “rumusan kosong”. Ideologi ini dianggap bersifat ambigu dan dapat menjadi dasar pembenaran untuk mengakui kebaradaan “penyembah pohon”.

Kritik yang sama keluar dari perwakilan NU lainnya, Saifuddin Zuhri (bapak dari Menteri Agama sekarang). Dia menegaskan bahwa sila pertama Pancasila mengandung makna yang kabur. Sila tersebut dia anggap dapat ditafsir sesuai keinginan tiap kelompok agama (baca: NU dan Pancasila: Dulu dan Kini).

Sikap semacam ini terus berlangsung hingga Orde Baru. Pada era tersebut, NU kembali mengeluarkan sikap yang sama. Pada 1970-an, ketua Dewan Penasehat PPP dan Rais Syuriah NU, Kiai Bisri Syansuri menelurkan fatwa.

Dia menyatakan bahwa wajib hukumnya bagi setiap Muslim untuk memilih PPP (satu-satunya partai Islam). Walaupun resikonya besar seperti kehilangan jabatan atau pekerjaan sekalipun.

Fatwa ini dia keluarkan dalam rangka menentang kebijakan Orba menganai Pancasila. Terutama terkait penerapan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) untuk pegawai negeri dan umum dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) untuk siswa-siswi di sekolah.

Saat Sidang Umum MPR 1978 yang membahas legalisasi P4, PPP di bawah pimpinan Kiai Bisri keluar dari sidang. Langkah itu merupakan protes nyata.

Sejak itu, NU dikenal sebagai organisasi garis keras yang menentang Pancasila dan rezim Orde baru. Namun beberapa tahun kemudian, sikap NU tiba-tiba berubah.

Perubahan itu terjadi pada tahun 1980-an. Pada dekade ini, NU tak lagi bersikap konfrontatif dengan pemerintah. Tetapi malah justru sebalinya, kompromi.

Sikap ini nampak jelas ketika NU mulai menunjukkan sikap legowo terhadap keberadaan Pancasila pada Munas 1982. Lalu, penerimaannya secara resmi baru disampaikan pada muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo (baca: Gus Dur dan Pancasila: Kisah Lucu Muktamar NU 1984).

Sejak itu, sampai sekarang NU menempatkan diri sebagai “benteng Pancasila”. Di era Pasca-reformasi ini, NU hadir sebagai pembela Pancasila. Pada Hari Santri 22 Oktober 2017 lalu, NU memilih tema “Meneguhkan Peran Santri dalam Bela Negara, Menjaga Pancasila, dan NKRI”.

Bahkan lebih dari itu, NU telah mengambil langkah bukan hanya sekadar defensif namun juga ofensif. Semua orang tahu, NU adalah organisasi paling getol mendukung Peppu 2/2017 tentang pembubaran ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Sikap ini tentu bertolak belakangan dengan NU di zaman Revolusi, Orde Lama, dan Orde Baru era 1970-an. Dari itu, kenapa hubungan NU dan Pancasila disebut dinamis untuk tak mengatakan inkonsisten.




:087784127323
:redaksi@sejarahri.com
:@SejarahRI
:Sejarah Indonesia
:sejarahri.com
Twitter
Fans Page
Copyright 2016 | SejarahRI.com | All Right Reserved
Powered By Apelijo.id
nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs